Pengusaha Ekspedisi Menjerit karena Kebijakan Baru di Tanah Abang. Bacanya Bikin Nyesek!

Infoteratas.com -  Sejumlah pengusaha ekspedisi di sepanjang Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat, mengeluhkan penutupan jalan yang dilakukan Pemprov DKI guna penataan pedagang kaki lima. Sejumlah pengusaha mengaku merugi akibat kebijakan tersebut.

Desi, pengusaha ekspedisi di Jatibaru mengatakan, penutupan jalan tersebut mengakibatkan usahanya merugi hingga puluhan juta rupiah.

Ini karena truk muat barang yang biasanya keluar masuk kawasan tersebut tak lagi bisa melintas. Hal itu membuat proses muat barang sejak Jumat (22/12/2017) pagi hingga malam hari tak bisa dilakukan.

"Saya ekspedisi Jakarta-Malaysia, itu mau dikemanain bongkar muatnya kalau jalan ditutup seperti itu. Pagi sampai siang waktunya bongkar muat. Saya rugi puluhan juta," ujar Desi saat ditemui di kawasan Pasar Tanah Abang, Jumat sore.

Desi mengaku tak pernah mendapat pemberitahuan atau diikutsertakan dalam kebijakan penutupan jalan itu.

Pengusah ekspedisi lainnya, Eko, menuturkan hal serupa. Dengan nada kesal, Eko menilai kebijakan yang dibuat Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sengaja dilakukan untuk mematikan usaha di sepanjang Jalan Jatibaru.


Padahal, kata Eko para pengusaha sudah belasan tahun berusaha di kawasan tersebut. Selain itu para pengusaha yang merugi aktif membayar pajak ke pemerintah daerah.

"Kayaknya kami dimatiin ini namanya, sosialisasi enggak ada. Kami semua kelimpungan, banyak bahan yang ketahan. Harapan kami dibukalah itu jalan," ujar Eko.

Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan kawasan Pasar Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang. Jalan sepanjang 400 meter itu ditutup agar pedagang kaki lima bisa berjualan di area tersebut.

Pemprov DKI juga menyediakan 372 tenda yang bisa didapatkan secara gratis tanpa pungutan retribusi. Penataan itu telah dimulai sejak Jumat kemarin dan akan berlaku setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 18.00 Wib.

Pedagang Tanah Abang: Ganti Gubernur, PKL Tidak Ditindak Tegas Malah Dilegalkan Dagang di Jalan

Pedagang pakaian di Blok G Tanah Abang,‎ Ahmad Taufik melihat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dalam hal penertiban PKL, sangatlah tidak tegas.

"Zaman Pak Jokowi-Ahok, PKL diatur dipindahkan ke penampungan Blok G, tapi dengan adanya pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur‎, PKL tidak ditindak tegas malah sekarang dilegalkan dagang di jalan," ujar Ahmad saat ditemui Tribun di Blok G Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (23/12/2017).

Ahmad yang dulunya merupakan PKL, akhirnya memiliki toko setelah adanya penertiban saat Jokowi-Ahok masih menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Saat ini, Ahmad menempati dua roko di Blok G sekitar empat atau lima tahun lalu.

‎"Saya dulu juga PKL, ada penertiban jadi saya pindah ke sini, padahal ini toko-toko kalau dimaksimalin bisa ramai, kadang ada hiburan musik atau layar tancap disini, tapi kan sekarang sepi," tutur Ahmad.

Baca: Dapat Undangan Habib Luthfi, SBY ke Pekalongan Naik Kereta dari Gambir

Dengan dibolehkannya berdagang di jalan depan Stasiun Tanah Abang, Ahmad merasa keputusan Anies-Sandi tidak adil kepada pedagang Blok G yang saat ini sudah tertib.

"Ini tidak adil bagi kami (pedagang Blok G), kami sudah tertib berdagang di toko, tapi sekarang PKL di biarkan," ucapnya.

Ahmad mengaku, dengan dilegalkannya PKL menjajahkan dagangannya di depan Stasiun Tanah Abang, maka omsetnya akan semakin anjlok dan tidak tahu sampai kapan akan bertahan di Blok G.

"Sejak pergantian gubernur, PKL udah banyak dan omset kami turun sampai 70 persen sampai 80 persen‎, sekarang dibolehkannya PKL maka otomatis omset tambah turun, sekarang aja belum laku satupun," papar Ahmad.(http://ift.tt/2ybHiht)

from Infoteratas http://ift.tt/2BDyNyJ

Tweet

Subscribe to receive free email updates: