DPR RI Soroti Wilayah Terkait Konflik Pemilu

DPR RI Soroti Wilayah Terkait Konflik Pemilu - Jelang Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Presiden 2019, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah, penyelenggara pemilu, dan kepolisian memetakan wilayah rawan konflik. Dengan begitu, potensi konflik dan kerawanan bisa diredam sejak dini.

"Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan. Karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," kata Bamsoet saat menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat, 6 April 2018.

Di samping Pileg dan Pilpres 2019, Bamsoet mengingatkan adanya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Ia berharap pesta demokrasi ini tak terusik oleh kegaduhan yang mengganggu stabilitas keamanan.Agen Bola Terpercaya

Agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal, Bambang menekankan agar stabilitas sosial dan politik tetap terjaga. Untuk itu politisi Golkar ini mengimbau semua pihak tak menciptakan kegaduhan menjelang pesta demokrasi.Agen Casino Terbaik

"Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Apalagi pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi, maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama," kata Bamsoet berpesan.

Bamsoet meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Menurutnya, pemerintah harus melihat apakah pilkada langsung membawa lebih banyak manfaat atau justru mudarat bagi bangsa. Terlebih, beban politik dalam penyelenggaraan pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.Agen Poker Indonesia Terbesar

"Kalau memang hasil kajian menyatakan pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kualitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya transparan,” terang Bamsoet.

Namun, khusus pileg dan pilpres, Bamsoet mendorong untuk tetap dilakukan secara langsung.

Pertemuan antara Ketua DPR dan Mendagri ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Utut Adianto; Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dan Desmon J Mahesa; serta Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun.

#Sumber

from Coretan Penaku https://ift.tt/2qaWhDA

Tweet

Subscribe to receive free email updates: