Fahri Hamzah Sebut Apartemen untuk Anggota DPR RI adalah Hal yang Mulia, Ternyata Fakta Sebenarnya Terbongkar!

Infoteratas.com -  Di depan awak media Fahri Hamzah menyebut pembangunan apartemen untuk anggota DPR merupakan hal mulia, berikut paparan lengkapnya, Selasa (15/8/2017).

Seperti dikutip dari tayangan di website Kompas TV, Minggu (13/8/2017), Fahri Hamzah menjelaskan di depan jurnalis tentang wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR RI.
Dalam wawancara doorstop tersebut Fahri menyebut di antara beberapa penjelasannya, pembangunan apartemen untuk anggota DPR adalah hal yang mulia.

Berikut penjelasan lengkap Fahri Hamzah sesuai dengan transkrip video wawancara dari Kompas TV.

"Apartemen tu jangan salah, itu tanah milik Sekneg telah diserahkan ke Grup Lippo tadinya mau bikin mall kita menentang jangan dong mall."

"Kalau mau bikin apartemen, supaya anggota DPR punya kesempatan, nanti kita relokasi tinggalnya deket sini aja, gitu lho. Kan pandangannya gitu kan mulia itu dan itu bukan uang negara dan itu sudah jalan."

"Kan semua ni Plaza Senayan, Hotel Mulia ini semua kan swasta yang bangun nah itu dibangun swasta itu boleh dibangun dengan koperasi karyawan DPR."

"Nanti kemudian anggota DPR tidak tinggal jauh mencar-mencar di tempat yang macet.

"Ya dalam sekian tahun ke depan kan Jakarta masih diprediksi macet karena infrastruktur apa namanya public transportation nya belum memadai."

"Nah karena itu perlulah diintegrasikan, ini yang disebut integrasi kawasan."

"Parlemen di mana-mana begitu, orangnya itu parlemen tu seperti kota tersendiri karena itu cabang kekuasaan yang independen."

Demikian transkrip lengkap pernyataan Fahri Hamzah di hadapan awak media.

Ada dua poin utama terkait pernyataan Fahri Hamzah yang jadi perhatian publik.
Pertama tentang pendapatnya kalau apartemen yang dibangun untuk anggota DPR RI adalah hal yang mulia.
Kedua pembangunan apartemen tersebut menurutnya dibangun oleh swasta TIDAK PAKAI UANG NEGARA.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan informasi resmi sebelumnya.

Masih dikutip dari Kompas TV, DPR RI telah mengajukan kenaikan atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Anggaran yang diajukan di tahun 2018 capai angka Rp 7,2 triliun.

Rancangan kenaikan hingga mencapai angka Rp 7,2 triliun disepakati anggota dewan tanggal 6 April 2017.

Akhirnya pemerintah menyetujui kenaikan pagu anggaran dari tahun 2017 sebesar Rp 4,3 triliun kini menjadi Rp 5,7 triliun di tahun 2018.

Pembangunan apartemen sendiri direncanakan menghabiskan dana sekitar Rp 500 miliar.

Lain dengan Fahri, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR membantah pernyataan Fahri soal biaya pembangunan apartemen. Pada hari yang sama, Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan pembangunan apartemen itu dibebankan ke APBN.

"APBN dong. Emang dari mana? Yang membangun kan bukan DPR. Yang membangun pemerintah," terang Anton kepada wartawan. 

Anton juga menjelaskan pembangunan apartemen ini masih sebatas wacana. Meski setuju dengan usul Fahri soal pembangunan apartemen, namun untuk biaya BURT ingin masuk APBN.

"Kita lihat nanti. Harus ada dong. Sudah aku bilang, rumah DPR itu jauh, ya nggak? Sudah tidak memadai, lebih bagus lebih dekat. Tapi itu nanti seluruh pembahasan anggaran," ucapnya. 

Lantas, pernyataan mana yang benar untuk biaya pembangunan APBN? Apakah masuk APBN atau seperti kata Fahri, mengandalkan pihak swasta? Anton mengatakan semua pembahasan akan dilakukan sesuai pembacaan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2017. (Sumber: http://ift.tt/2w5BJRL)

from Infoteratas http://ift.tt/2vDRDzL

Tweet

Subscribe to receive free email updates: