Cetak Rekor Lagi, Dunia Mengakui Badan Restorasi Gambut Bentukan Jokowi Tunjukkan Prestasi Gemilang. Simak!

Infoteratas.com - Baru dibentuk Januari 2016 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah menunjukan hasil yang gemilang. Pasalnya kini Riau yang dulu selalu rentan kebakaran hutan menahun kini  justru menjadi rujukan  peneliti dan ilmuwan PBB dalam atasi kebakaran hutan.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala BRG Nazir Foead “Riau adalah daerah kedua setelah Sumatra Selatan yang melakukan restorasi gambut. Riau telah menjadi contoh terbaik di dunia. Banyak peneliti dan ilmuwan PBB yang memberikan apresiasi dan meninjau ke sini,” kata Nazir seperti dikutip dari Mediaindonesia.com pada Rabu (19/7).

Sejauh ini kata Nazir, BRG akan memulihkan sekitar 2 juta ha kawasan gambut Tanah Air. Pemerintah provinsi Riau sendiri telah memulai upaya restorasi gambut melalui Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Riau sejak 2016.

Saat ini sendiri Pemprov Riau  bersama BRG sedang mengupayakan kembali pemulihan atau restorasi kawasan lahan rawa gambut Riau seluas 867.887 hektare.

Posisi Riau kata Nazir memang menjadi sangat penting dalam restorasi gambut lantaran memiliki sekitar 8 juta ha luas kawasan dengan sebagian besar merupakan kawasan gambut.

2017 2 Juta Lahan Gambut Direstorasi

Pada Januari 2017 lalu Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas membahas restorasi lahan gambut. Sampai 2020 Jokowi ingin 2 juta hektare (ha) lahan gambut lagi yang direstorasi di 7 provinsi Indonesia.

Tujuh provinsi yang dimaksud Jokowi adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Jokowi mengatakan target ini sejalan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut pada 2016.

“Kita telah menargetkan, target restorasi lahan gambut sampai 2020 seluas 2 juta hektare di 7 provinsi tersebut. Dan pada tahun 2017 ini target kita adalah 400 ribu hektare,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari detik.com pada Rabu (11/1/2017).

Kabut Asap

Dulu setiap tahunnya Indonesia hampir tidak pernah absen dalam “mengekspor” kabut asap ke negara tetangga. Kabut asap ini dikarenakan kebakaran lahan gambut yang kerap terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Bahkan Kebakaran hutan tahun 2015 termasuk yang terburuk, karena sempat menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Menurut perhitungan Bank Dunia, kerugian ekonomi Indonesia saat itu mencapai 16 miliar dolar AS, atau setara dengan 1,9 persen PDB.

Indonesia sering dikritik negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, dan para aktivis lingkungan karena dinilai gagal menghentikan kabut asap tahunan di kawasannya. Kebakaran hutan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan.

Kementerian Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura bulan Maret lalu menyatakan, polusi pada tahun 2015 membebani perekonomian di kawasan Asia Tenggara sampai lebih dari 500 juta dolar AS.

Akhirnya pada awal 2016 Jokowi menginisasi pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mencegah terjadinya bencana asap yang kerap terjadi. Badan ini akan beroperasi menggunakan APBN mulai Januari 2016.

“Saya ingin menyampaikan telah terbentuknya Badan Restorasi Gambut melalui perpres yang sudah saya tandatangani 6 Januari lalu,” kata Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.com Rabu (13/1).

Kepercayaan Masyarakat RI ke Pemerintah Tertinggi di Dunia

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menempatkan Indonesia pada peringkat pertama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peringkat itu diperoleh Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut OECD, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia mencapai 80 persen pada tahun lalu, meningkat sebesar 28 persen dibandingkan 2007 silam yang hanya sebesar 52 persen.

Angka itu merupakan angka yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, seperti Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Perancis 28 persen, maupun negara-negara berkembang non OECD. Yakni, India 73 persen, Brasil 26 persen, dan Afrika Selatan 48 persen. 

Hasil survei tersebut tertuang dalam publikasi OECD yang berjudul “Government at a Glance 2017” pada (13/7). Laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik dari negara-negara yang tergabung dalam OECD, termasuk Indonesia.(http://ift.tt/2tlq5gB)

from Infoteratas http://ift.tt/2ugVbc4

Tweet

Subscribe to receive free email updates: