Partai PAN Tolak Verifikasi Faktual di UU Pemilu

Partai PAN Tolak Verifikasi Faktual di UU Pemilu - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelaraskan istilah verifikasi antara UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 dengan Peraturan KPU nomor 11 tahun 2017. Pasalnya, dalam UU pemilu tak ada istilah verifikasi faktual.

"Dia (UU Pemilu) hanya kata-kata verifikasi. Terjemahan verifikasi faktual itu kan di PKPU nah sekarang kita sedang usulkan ke KPU selaraskan kata-kata itu kepada PKPU itu sendiri," kata Anggota Komisi II Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Januari 2018.Agen Bola Terpercaya

Menurut Yandri, sejatinya tahapan verifikasi lewat sistem informasi partai politik (Sipol) sudah mencakup tahap verifikasi secara faktual. Sebagai contoh, saat pengecekan alamat kantor DPD dan DPC saat tak ditemukan alamat yang tidak jelas akan dikonfirmasi ulang oleh KPU.

"Artinya dari sana sudah terlaksana verfikasi faktual itu. Artinya dari sana mereka tinggal mengonfirmasi balik," ujar Yandri.

Sebelumnya, DPR, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu menyepakati UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap digunakan dengan penyesuaian.  Ketua Komisi II Zainudin Amali menyimpulkan tidak melakukan perubahan ihwal PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.Agen Casino Terbaik

PKPU Nomor 7 juga disepakati untuk disesuaikan dengan PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Hasil penyesuaian ini pun membuat sipol KPU diakomodasi. Dengan begitu, verifikasi faktual ulang dianggap telah dilakukan.

Pembahasan mengenai verifikasi faktual dimulai sejak putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dengan dikabulkannya gugatan itu, seluruh parpol baik yang mengikuti Pemilu 2014 maupun yang baru mendaftar di 2018 harus menjalani verifikasi faktual.Agen Poker Indonesia Terbesar

KPU sejatinya telah menjadwalkan verifikasi faktual bagi parpol baru dan akan berlangsung hingga 17 Februari 2018, sebelum ditetapkan lolos pada 20 Februari 2018.  Ketua KPU Arief Budiman memberikan dua opsi atas kondisi ini, yakni revisi UU dan Perppu

#Sumber

from Coretan Penaku http://ift.tt/2EYDwZ7

Tweet

Subscribe to receive free email updates: