™ Yasonna Bantah Terima US$ 84 Ribu dari Korupsi Proyek E-KTP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly membantah menerima aliran dana dari korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Yasonna mengatakan ia tidak menerima uang sebesar US$ 84 ribu dari mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto demi menyetujui proyek E-KTP.

"Enggak ada cerita itu. Tidak ada lah (menerima aliran dana)," ujar Yasonna saat keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (3/7).

Nama Yasonna sebelumnya disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto. Yasonna disebut menerima uang bancakan bersama beberapa anggota DPR lain agar menyetujui proyek senilai 5,9 triliun tersebut.

Penyidik KPK pun memeriksa Yasonna sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong sejak pukul 10.50 hingga 15.25 hari ini. Yasonna mengaku telah memberikan semua keterangan yang diajukan penyidik tentang keterkaitan dirinya dalam proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Yasonna, penyidik hanya mengajukan beberapa pertanyaan terkait keterangan diri dan tugasnya saat menjabat sebagai anggota komisi II DPR. "Keterangan diri, kemudian sebagai anggota DPR, pekerjaan, kira-kira nggak banyak lah," kata Yasonna.

Yasonna menghadiri pemeriksaan KPK hari ini setelah dua kali mangkir. Sebelumnya, Yasonna dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan KPK pada 3 Februari 2017 dan 9 Februari 2017.

Menurut Yasonna, ia berhalangan hadir karena harus menghadiri rapat terbatas di Istana Presiden pada pemeriksaan pertama. Sementara, Yasonna berhalangan pemeriksaan kedua dengan alasan harus bertemu dengan jajaran Department of Justice Hong Kong untuk merampas aset milik Hesham Al-Warraq dan Raffat Ali Rizvi dalam kasus Bank Century.

"Sekarang saya penuhi. Harusnya saya (diperiksa) tanggal 5 (Juli), tapi saya percepat dan saya sudah penuhi," ucap Yasonna.

Penerima Aliran Dana Korupsi eKTP

Source: Katadata