Rapat Pemerintah Terkait Perbatasan Negara
Rapat Pemerintah Terkait Perbatasan Negara - Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Perbatasan Negara, hari ini, Rabu 12 Juli 2017. Rapat tersebut dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh lintas kementerian.
Kementerian yang hadir antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, hingga Kementerian Perhubungan. Rapat koordinasi ini pun dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi dan mempersiapkan bagaimana arahan Presiden dan Wakil Presiden pada rapat kabinet pemerintahan pertama. Rapat menginstruksikan pembangunan perbatasan negara tahap pertama terkait dengan infrastruktur ekonomi harus selesai dalam dua tahun. Agen Poker Terbesar di Indonesia
Adapun infrastruktur sosial yang dimaksud di antaranya adalah puskesmas, pasar tradisional, dan sekolah. Tjahjo mengatakan dengan pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. "Program strategis nasional ini harus terjamin dilakukan di daerah tepat waktu." Agen Bola Terpecaya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berujar pemerintah berupaya untuk mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan perbatasan negara yang selama ini cenderung memandang perbatasan melalui fungsi pertahanan atau inward looking.
"Kini berubah jadi outward looking, yaitu lebih ke mengembangkan sumber daya di perbatasan," ucapnya. Wiranto menuturkan sejumlah capaian pembangunan di tahap awal sudah diraih, misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan. Dia menyebutkan di Kalimantan sudah terbangun jalan paralel perbatasan sepanjang 1.425,6 km, di Nusa Tenggara Timur sepanjang 49,5 km, dan Papua 301,74 km.
Pembangunan jalan di perbatasan negara itu berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Kami berharap pembangunan jalan paralel terus dilakukan dan diperluas cakupannya, diharapkan di akhir 2019 bisa selesai sesuai target."
Menurut Wiranto, ke depan juga diperlukan penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu dengan menghasilkan terobosan-terobosan yang mempercepat pencapaiannya.
from Coretan Penaku http://ift.tt/2ugUHDO
0 Response to "Rapat Pemerintah Terkait Perbatasan Negara"
Post a Comment