Joko Widodo : Kinerja Dewan Harus Baik Bila Gaji Naik

Joko Widodo : Kinerja Dewan Harus Baik Bila Gaji Naik - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan PP tersebut, otomatis wakil rakyat akan mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satunya tunjangan transportasi dan tunjangan reses.
Belum diputuskan berapa besaran uang yang akan diterima DPRD Pamekasan. Sebab sampai saat ini perda turunan dari PP 18/2017 itu belum ditetapkan. Tetapi berdasarkan informasi yang berkembang, kemungkinan kenaikan bisa mencapai hampir dua kali lipat.

Jika selama ini anggota dewan mendapat sekitar Rp 15 juta, diperkirakan ke depan angka itu bisa naik hingga Rp 20 juta–Rp 25 juta lebih. Agen Casino Terbaik

Kenaikan pendapatan gaji DPRD ini menuai pro dan kontra. Direktur Yayasan Madura Institut Hasan Al-Mandury mengungkapkan, ada anomali dari kenaikan gaji DPRD. Sebab kinerja wakil rakyat itu belum memperlihatkan prestasi yang membanggakan rakyat.

Bahkan, menurutnya, tidak sedikit wakil rakyat yang tidak maksimal dalam bekerja. Dia mencontohkan, saat sidang paripurna halalbihalal beberapa waktu lalu, hampir separo anggota dewan tidak hadir. ”Gaji naik ini tidak menjamin kinerja DPRD akan lebih baik,” ujar Hasan Kamis (27/7).

Karena itu, Hasan meminta agar wakil rakyat di Pamekasan bisa introspeksi diri. Jika selama ini lebih banyak bolos, sebaiknya ke depan lebih ditingkatkan. ”Jangan sampai hanya semangat pada saat gajian. Kerja-kerja legislasi, pengawasan dan penganggaran juga harus ditingkatkan,” tegasnya.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin memaparkan, kenaikan gaji tersebut memang diniatkan untuk meningkatkan kinerja wakil rakyat. Karena itu, dia menekankan agar anggotanya bisa memperbaiki kedisiplinan dan keaktifan. Khususnya ketika ada sidang paripurna dan agenda-agenda wajib DPRD. Semua anggota diharapkan untuk aktif.

”Supaya lebih punya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan,” jelasnya. Agen Poker Terbesar di Indonesia

Menurut Halili, percuma pemerintah menaikkan gaji DPRD jika kinerjanya tidak bisa meningkat. Padahal tanggung jawab dewan sangat besar. Baik dalam menyelesaikan pembahasan perda, pengawasan pembangunan, hingga tugas-tugas lainnya.

Dia juga mengingatkan, kenaikan gaji memiliki konsekuensi sosial dan agama. Ketika gaji naik, pertanggungjawaban di hadapan Tuhan juga semakin besar. ”Seorang ulama mengatakan, kalau gajinya tidak sesuai pekerjaannya, akan hilang keberkahannya. Itu salah satu indikasi bahwa gajinya tidak barokah,” tukasnya.

# Sumber

from Coretan Penaku http://ift.tt/2uCWqCm

Tweet

Subscribe to receive free email updates: